16 November 2014

Moratarium CPNS Nasib Honorer K2 Makin Ga Jelas

JPNN- JAKARTA--Kalender 2014 bakal habis 1,5 bulan lagi. Namun, nasib honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes belum juga mendapatkan kepastian.
Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah fokus pada penataan organisasi dalam rangka moratorium CPNS yang dimulai tahun depan.
"Aduh jangan bicara honorer dulu deh. Ini belum ada petunjuk apa-apa dari menteri maupun presiden. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa," kata Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja saat ditanya JPNN tentang perkembangan nasib honorer K2, Sabtu (15/11).
Dia menambahkan, jangankan honorer tertinggal, pelamar umum saja belum jelas nasibnya apakah masih dibuka kesempatan untuk penerimaan CPNS tahun depan atau tidak.
Mengenai data verifikasi dan validasi yang sudah dimintakan kepada masing-masing daerah, Setiawan mengatakan, belum tahu mau diapain. Lantaran belum menerima petunjuk lebih lanjut.
"Kalau honorer K2 mau ke sini menanyakan nasibnya, jawabannya ya kami belum tahu. Mohon pengertian dari seluruh honorer," pintanya. (esy/jpnn)

15 November 2014

Kementerian Pendidikan Diminta Sejahterakan Guru Honorer

anies-baswedan--lanjutkan130827b.jpg
Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan dari Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat, meminta Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah (Kementerian Pendidikan) lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga pengajar terutama guru honorer.

Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke Kantor Kementerian Pendidikan bersama perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka diterima oleh Menteri Anies Baswedan.

"Kami juga ingin memberikan rekomendasi mengenai kesejahteraan para guru, terutama yang masih tenaga honorer, serta ketegasan dari Pak Anies sebagai menteri untuk meniadakan ujian nasional karena efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya sudah tidak relevan lagi," kata Jimmy dalam pemaparannya di Kementerian Pendidikan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Karena itu, kata dia, pihaknya ingin memberikan evaluasi mengenai kualifikasi guru dengan menekankan fokus pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK).

"Terkait kualifikasi guru, kami akan memberikan masukan kepada pihak Kemendikbud, agar tidak segan menutup LPTK yang tidak memiliki standar. Hal ini menjadi penting, mengingat guru merupakan ujung tombak di dunia pendidikan. Kami juga berharap Kemendikbud bisa memberikan stimulus kepada para kepala sekolah dan pengawas sekolah, agar bisa melakukan pemantauan terkait kualitas gurunya" ucap Jimmy.

Menanggapi berbagai masukan dari pihak-pihak tersebut, Anies Baswedan mengucapkan banyak terima kasih. Ia juga menekankan bahwa dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dan segenap lapisan masyarakat.

"Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, di mana seluruh lapisan masyarakat harus bergotong royong dalam melaksanakannya. Saya terima semua berkas masukan ini, untuk dipelajari kembali sampai pertemuan kita selanjutnya nanti," ucap Anies. (Ans)

14 November 2014

Seluruh PNS Wajib Laporkan Hartanya ke KPK

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menginstruksikan seluruh PNS di pusat dan daerah, terutama pejabat eselon IV hingga I, wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Instruksi ini tidak main-main, karena ada KPK yang akan mengawasi pelaporan harta kekayaan ini.
"Saya instruksikan seluruh pegawai terutama pejabat eselon satu sampai empat wajib melaporkan LHKPN," tegas Yuddy usai MoU dengan KPK, di Jakarta, Jumat (14/11).
Dia menambahkan, pemberantasan korupsi ini tidak hanya dengan tindakan represif saja tapi juga preventif. Selain itu seluruh PNS diminta untuk menolak segala bentuk gratifikasi.
"Kami terbuka untuk diawasi dan diingatkan. Dengan LHKPN, bisa diawasi apakah PNS-nya melakukan korupsi atau tidak," terangnya.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, lembaga yang dipimpinnya itu akan mengawasi pelaporan LHKPN sampai pejabat eselon empat. Dikatakan, ini sebagai salah satu cara agar angka kejahatan korupsi di Indonesia bisa ditekan.

13 November 2014

Memuliakan dan Menghargai Jasa Guru

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak seluruh pihak, termasuk komponen swasta menghargai jasa para guru. Ia berharap agar guru bisa mendapatkan potongan harga untuk menekan pengeluaran.

"Saya meminta seluruh komponen swasta di Indonesia, mari hargai guru. Beri mereka discount. Karena merekalah, Anda bisa mengelola bisnis seperti sekarang," kata Anies.

Pernyataan itu diungkap Anies usai acara silaturahmi bersama ribuan jajarannya di aula Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Saat ini Anies sedang merancang gerakan memuliakan guru. Gerakan tersebut adalah wujud keprihatinannya karena guru selama ini dinilai kurang diperhatikan. Padahal pekerjaan itu menurutnya sangatlah mulia.

Ketika berpidato di hadapan ribuan jajarannya, Anies juga menyinggung pentingnya bangsa menghargai guru.

"Cara bangsa ini memperhatikan guru akan sangat menentukan sekali masa depan Indonesia. Cara sebuah bangsa memperlakukan guru adalah cara sebuah bangsa menyiapkan masa depan. Anda apresiasi guru hari, berarti Anda apresiasi masa depan. Kalau kita tidak menghargai guru, maka kita tidak sedang menghargai masa depan karena kita titipkan persiapan masa depan itu kepada para guru," ujarnya.
Karenanya, kata Anies, pemerintah akan berupaya meningkatkan penghasilan dan juga kesejahteraan para guru. Di sisi lain, Rektor Universitas Paramadina itu juga ingin menurunkan pengeluaran guru. Ia pun melontarkan ide."Bicara dunia usaha, panggil para CEO dan direksi perusahaan, tanyakan kepada mereka, bapak, ibu bisakah duduk di tempat ini (jabatan-red) jika dulu tidak dididik oleh para guru? Pasti semuanya akan bilang tidak mungkin," ucapnya.

"Sekarang, give back to teachers. Bayar balik kepada para guru. Beri kemudahan pada guru. Misalnya, belanja di mana-mana ada discount for teachers. Jadi langsung yang kita bicarakan adalah mengurangi pengeluaran," sambungnya lagi.

Gerakan memuliakan guru itu direspon positif oleh Dirut PT Transportasi Jakarta, Steve ANS kosasih yang turut hadir di acara tersebut. Katanya, mulai tahun depan, guru akan diberikan kartu khusus agar naik TransJ lebih murah. Rencana itu kini tengah digodok.

Anies merespons positif langkah TransJ itu. "Gerakan memuliakan guru langsung dijawab. Senang sekali saya. Sangat menyambut baik," ucapnya. Ia pun berharap langkah itu segera ditiru oleh pihak-pihak lain.

6 November 2014

MULTITASKING PNS HARUS SIAP MENGHADAPI MORATORIUM CPNS

JAKARTA– Humas BKN, Presiden melalui Instansi Pemerintah yang membidangi persoalan kepegawaian rencananya akan memberhentikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk sementara waktu (moratorium -red). Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tauchid Djatmiko saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Workshop Penyusunan Business Process dan SOP di Aula Lt. 5 Gd.I Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis (6/11).
DSC_0110
Lebih lanjut Tauchid menyampaikan bahwa ke depan, PNS dituntut untuk multitasking, disebabkan dampak dari pemberhentian penerimaan CPNS sementara waktu. “Dampak langsung (moratorium) yakni pegawai dituntut untuk multitasking. Pegawai yang ada harus mampu menjalankan jobdesc mereka yang akan pensiun,” ujarnya. Hal Tersebut, tambah Tauchid, guna tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Mau tidak mau, harus mau. Kualitas pelayanan oleh instansi pemerintah harus dipertahankan,” pungkasnya.
Menurut Informasi yang diperoleh dari Bidang Organisasi dan Tatalaksana Biro Kepegawaian BKN, pelaksanaan Workshop Penyusunan Business Process dan SOP yang direncanakan berlangsung selama 2 hari ini, diikuti oleh 150 peserta dari Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BKN Pusat maupun Regional. Agus/Berry

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...