DPD RI Dukung Sikap Pemerintah Terapkan Sistem Seleksi CPNS Bebas KKN ??

Jakarta-Humas BKN, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung sistem seleksi CPNS dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan bebas Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN). Demikian salah satu hasil kesepakatan Rapat Kerja (Raker) antara Komisi I DPD RI dengan Pemerintah (Kemenpan & RB dan BKN), Kamis (28/11/2013). Hadir mewakili Pemerintah dalam Raker Tersebut Menteri PAN & RB Azwar Abubakar dan Kepala BKN Eko Sutrisno.

Selanjutnya DPD RI juga mendukung Pemerintah dalam mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi resiko terhadap kemungkinan penyimpangan atas pelaksanaan perekrutan CPNS. DPD RI juga memahami bahwa kendala yang dihadapi Pemerintah adalah proses perekrutan Pegawai khususnya Honorer K.II yang sarat dengan kepentingan politik di daerah dan upaya penyelesaian terhadap pengangkatan Guru Honorer menjadi CPNS merupakan fokus Pemerintah yang utama. “Terkait dengan hal ini, DPD RI berupaya untuk mendukung langkah-langkah Pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas,” ungkap Ketua Komite I DPD RI Alirman Sori saat memabacakan kesimpulan Raker.

Di sisi lain DPD RI memahami betul keterbatasan kemampuan keuangan Negara dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan Pegawai Honorer menjadi CPNS. Namun demikian DPR RI dan Pemerintah memberi ruang kesempatan kepada Instansi apabila masih ada Honorer K.I dari hasil ATT yang TMK sampai dengan akhir Desember 2013. (bantenblogger)Tomy/Subali/Kiswanto 

Terimakasih telah mengunjungi Blog ini semoga bermanfaat dan silakan tinggalkan komentar, saran dan kritik anda untuk membangun blog ini agar lebih baik lagi.dan jangan lupa LIKE ya...