Showing posts with label Pendidikan Sejarah. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan Sejarah. Show all posts

12 February 2015

Bagian Yang Dilupakan Islam di Eropa

Sejak dulu, Wilayah Eropa sudah terbagi menjadi dua bagian, yakni Timur dan Barat. Ini merujuk kepada era kekaisaran Romawi di Timur dan Bizantium di Barat. Negara-negara Eropa Timur meliputi Belarus, Republik Ceko, Polandia, Ukraina dan Balkan (seperti Yunani, Albania, Bulgaria, Serbia, Rumania serta Hungaria) Di bagian barat Eropa terdapat negara Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Austria, Inggris, Swedia, Norwegia dan Denmark. Sedangkan Rusia dianggap sebagai Negara Euro-Asiatik.
Pada abad pertengahan[1] Eropa dipenuhi kegelapan, cahaya mercusuar justru muncul di bagian lain bumi ini dan dengan cepat menyentuh Eropa dengan cara yang bermacam-macam. Pada abad ke 7, Islam mengakar di Arabia dan dengan cepat menyebar ke segala penjuru, mencapai ujung selatan Eropa Barat di awal abad ke-8. Seribu tahun berikutnya, keberadaan Muslim di Eropa diwakili di Spanyol, Sisilia, Turki Barat, Balkan dan Rusia Timur pada kurun waktu yang berbeda-beda.
Umat Islam menguasai Spanyol pada tahun 711M dan membuat terobosan ke Perancis sesaat setelahnya. Orang-orang Islam dipukul mundur dari Perancis pada saat pertempuran melawan Charles Martel di tahun 800M. Muslim juga pernah memerintah Italia bagian selatan selama 200 tahun antara abad 9 -11 M sebelum akhirnya diusir keluar dari Sisilia, yakni sebuah pulau di lepas pantai Italia.
Islam meluas ke Eropa Timur melalui Turki dan kemudian masuk ke Balkan dan Rusia Timur. Pada tahun 1453M, Negeri Ottoman berganti menjadi kekaisaran Ottoman dan memerintah  di Eropa bagian tenggara mengiringi kejatuhan Konstantinopel.

Negara-negara Balkan di Tahun 1796 di bawah kekaisaran Ottoman

Saat kita kembali melihat sejarah, kita akan menyadari pengaruh penting dari umat Islam di Eropa, selama abad pertengahan, untuk keluar dari stagnasi. Kota-kota Muslim Eropa dikenal karena kemegahan arsitekturnya, kemajuan pertaniannya, kemakmuran ekonominya, prestasi intelektualnya, penemuan ilmiahnya dan kemajuan budayanya. Inilah Pelita di Abad Pertengahan yang diliputi kegelapan.
Warisan umat Islam yang tidak kalah pentingnya adalah Convivencia, semangat toleransi dan saling menghormati diantara penduduk berbeda keyakinan. Muslim, Kristen dan Yahudi berkembang bersama di Eropa, bahkan umat Yahudi  merasakan Abad Keemasan mereka di bawah pemerintahan Muslim.
Kota-kota Muslim di Eropa yang berkembang telah menjadi kanal bagi penemuan dan pengetahuan Muslim mencapai seluruh Eropa. Teks-teks arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi sumber rujukan utama bagi penelitian kontemporer paling maju di semua bidang. Transfer ilmu pengetahuan yang besar-besaran ini pada akhirnya menjadi bibit-bibit Renaissans[2] di Eropa.
Setelah Renaissans datang, diikuti Abad Pencerahan serta revolusi industri dan sains, banyak pengakuan dan penghargaan yang terlupakan. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa Eropa secara tiba-tiba tersadarkan akan kejayaan Yunani klasiknya setelah lama “tertidur”.
Setelah beberapa abad, konsep Convivencia telah ikut terkubur bersama hilangnya sejarah Islam di Eropa. Jangankan pengakuan dan penghargaan terhadap umat Islam untuk jasa mereka atas kebangkitan Eropa, Negara-negara Eropa saat ini malah sibuk dengan mengecam umat Islam dan nabi mereka atau melarang pembangunan masjid serta pakaian Islami.
Kita hanya berhadap bahwa Eropa hari ini akan kembali tersadarkan pada realita masa lalunya dan mengakui jasa-jasa umat Islam di masa lalu serta memberikan kebebasan populasi Muslim Eropa untuk berkembang bukan malah mengekangnya.

Kekhalifahan Cordoba

Pada waktu Eropa Barat terjatuh dalam kegelapan, ada secercah cahaya dan kesejukan yang datang dari Cordoba di bawah pemerintahan Umayyah. Masjid Agung Cordoba membuat pengunjungnya terpesona dengan kaligrafi yang rumit dan lengkungan-lengkungan yang mengesankan. Taman-taman Cordoba, Madina al-Zahra serta al-Hamra, memperlihatkan kekuatan, kemegahan, dan kemewahan Muslim Spanyol.
Pemerintahan Umayyah bertahan melewati abad 11, diteruskan oleh pemerintahan Muslim Afrika Utara yang memerintah Spanyol sampai abad ke 13. Perseteruan dan persaingan telah memecah pemerintahan Islam menjadi kerajaan-kerajaan kecil sehingga memberikan kesempatan pada pemerintahan Kristen untuk merebut kembali wilayah ini. Pada titik ini, Cordoba seperti lenyap di telan Bumi dan Toledo menjadi kota Muslim yang utama berikutnya. Kemudian Toledo pun runtuh pula dan kekuatan Muslim terakhir di Spanyol berada di Granada dimana pemerintahan Muslim melanjutkan sampai dua abad berikutnya, sampai Ratu Isabella dan Raja Ferdinand menaklukkannya di tahun 1492.

Kekaisaran Islam di Selatan Italia

Kerajaan Sisilia, terletak di selatan Italia, adalah bagian dari kekaisaran Islam yang lebih luas, dari abad ke 9 sampai abad ke 11. Di bawah pemerintahan Islam, Sisilia maju pesat: populasi berlipat ganda, orang-orang dari latar belakang etnik dan agama hidup berdampingan dengan harmonis, pertanian makmur, ekspor meningkat dan sistem pengairan maju.
Umat Islam kehilangan Sisilia di akhir abad 11 karena diambil alih oleh orang-orang Normandia (sebuah daerah di sebelah selatan Perancis), akan tetapi umat Islam tetap hidup dalam pulau yang mulikultur ini dengan aman. Orang-orang Normandia tetap memelihara warisan Muslim sehingga bahasa Arab tetap menjadi Lingua Franca di Sisilia dampai 100 tahun berikutnya. Raja Roger II berbicara bahasa Arab dan ia pun mempekerjakan ilmuwan-ilmuwan Muslim dan arsitek Muslim di istananya; tentara Muslim juga menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya.
Ibn Jubair mengunjungi Sisilia di akhir abad ke 12 setelah kapalnya pecah sepulang dari beribadah Haji di Mekah. Ia sangat terkejut penyambutan yang hangat dan tangan terbuka di Palermo, Ibnu Jubair menceritakan, ”…Kemegahan dan keagungan menghiasi setiap sudut kota ini; … Ini adalah kota yang penuh dengan keajaiban dan bangunan-bangunan yang sama megahnya dengan Cordoba. Sebuah aliran air permanen yang berasal dari 4 mata air mengalir melewati kota. … Sungguh mata dibuat kagum oleh semua kemegahan ini”
Sayangnya, semangat convivencia tidak bertahan. Seperti halnya di Spanyol, semua muslim diusir keluar dari Sisilia di akhir abad ke 13, hanya jejak yang tertinggal di balik bayang-bayang arsitektur Sisilia yang megah.
Kehadiran Muslim di Spanyol dan Sisilia meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus pada arsitektur bangunannya, sains, literature dan astronomi. Namun sangat disayangkan, kebanyakan darinya telah dilupakan.
Sumber:
  1. Pervez Saulat, 2011, Europe: Re-Visiting History, http://www.whyislam.org/muslim-world/europe-revisiting-history/
  2. Pervez Saulat, 2011, Europe: Spain, http://www.whyislam.org/muslim-world/europe-spain/
  3. Pervez Saulat, 2011, Europe: Sicily, http://www.whyislam.org/muslim-world/europe-sicily/


[1] Abad pertengahan dimulai dari runtuhnya kekaisaran Romawi Barat dan diikuti oleh Renaissan. Rentangnya mulai abad ke 5M sampai abad 15 M.
[2] Renaissans adalah gerakan (perubahan) budaya yang memiliki pengaruh mendalam terhadap kehidupan intelektual Eropa di awal periode modern. Dimulai dari Itali kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan membentang dair Abad 14-17M.

23 September 2013

Peristiwa Perobekan Bendera Belanda Menjadi Merah Putih Di Hotel Yamato Surabaya

Peristiwa Perobekan Bendera Belanda Menjadi Merah Putih Di Hotel Yamato Surabaya terjadi 19 September 1945-

Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) menjadi bendera Indonesia (Merah-Putih) di Hotel Yamato Surabaya (sekarang Hotel Majapahit Surabaya) pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman (residen Surabaya) dan Mr. W.V.Ch Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya bendera Indonesia dikibarkan. Antara lain di teras atas Gedung Kantor Karesidenan (kantor Syucokan, gedung Gubernuran sekarang, Jalan Pahlawan) yang terletak di muka gedung Kempeitai (sekarang Tugu Pahlawan), di atas Gedung Internatio, disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambaksari (lapangan Stadion Gelora 10 November) untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya.

Saat rapat tersebut lapangan Tambaksari penuh lambaian bendera merah putih disertai pekik ‘Merdeka’ yang diteriakkan massa. Pihak Kempeitai telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya tersebut. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel Yamato atau Oranje Hotel (sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya. Mula-mula Jepang dan Indo-Belanda yang sudah keluar dari interniran menyusun suatu organisasi, Komite Kontak Sosial, yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite ini disponsori oleh Palang Merah Internasional (Intercross). Namun, berlindung dibalik Intercross mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki, seperti Hotel Yamato. Pada 18 September 1945, datanglah di Surabaya (Gunungsari) opsir-opsir Sekutu dan Belanda dari AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) bersama-sama dengan rombongan Intercross dari Jakarta.

Rombongan Sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, Jl Tunjungan 65, sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, Jl Tunjungan 80 Surabaya, tanpa seijin Pemerintah Karesidenan Surabaya. Dan sejak itu Hotel Yamato dijadikan markas RAPWI (Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees: Bantuan Rehabilitasi untuk Tawanan Perang dan Interniran). Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch Ploegman pada sore hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya.

Kabar tersebut tersebar cepat di seluruh kota Surabaya, dan Jl. Tunjungan dalam tempo singkat dibanjiri oleh massa yang marah. Massa terus mengalir hingga memadati halaman hotel serta halaman gedung yang berdampingan penuh massa yang diwarnai amarah. Di sisi agak belakang halaman hotel, beberapa tentara Jepang berjaga-jaga untuk mengendalikan situasi tak stabil tersebut. ak lama setelah mengumpulnya massa tersebut, Residen Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Residen (Fuku Syuco Gunseikan) yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Syu, sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke hotel Yamato dikawal Sidik dan Hariyono.

Sebagai perwakilan RI dia berunding dengan Mr. Ploegman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas, Ploegman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman, sementara Sudirman dan Hariyono melarikan diri ke luar Hotel Yamato. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Hariyono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik ‘Merdeka’ berulang kali.



21 September 2013

Amandemen UUD 1945 Mengalami 4 Perubahan

Amandemen UUD 1945 Mengalami 4 Perubahan-Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
  • Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
  • Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
  • Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
  • Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
Sejarah Awal
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.

Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)
Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)
Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950

Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)
Perangko "Kembali ke UUD 1945" dengan nominal 50 sen
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:
  • Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
  • MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
  • Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:
  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999
Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

Periode Perubahan UUD 1945
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.