9 June 2014

Lebak Banten Masih Banyak Kekurang PNS

RANGKASBITUNG - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lebak sebanyak 11.091 orang dinilai belum mencapai kebutuhan yang ideal. Padahal menurut estimasi kebutuhan untuk berbagai sektor dan formasi, Lebak butuh 20.998 PNS.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengadaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak Eka Setiawan mengatakan, data 2013 jumlah PNS sebanyak 11.091 orang terdiri dari pejabat struktural 916 orang, tenaga guru 7.419 orang, pengawas sekolah 89 orang, penilik 56 orang, tenaga kesehatan 790 orang, tenaga teknis 1.688 orang, dan tenaga penyuluh 133 orang.

"Dari beberapa bagian tersebut Pemkab Lebak masih kekurangan pegawai sebanyak 9.907," kata Eka Setiawan. 

Untuk kebutuhannya, Eka merinci, kebutuhan tenaga guru mencapai 12.932 orang, pengawas sekolah 90 orang, penilik 60 orang, tenaga kesehatan mencapai 3.500 orang, tenaga tekhnis sebanyak 2.750 orang, dan tenaga penyuluh mencapai 750 orang.

Kepala BKD Lebak Edi Wahyudi menambahkan, untuk mengisi kekurangan tersebut pemkab berupaya dengan merekrut sejumlah tenaga honorer walau dengan keterbatasan anggaran. Saat ini, jumlah tenaga honorer katagori 1 (K1) hasil ATT 2 sebanyak 636, yang sudah ditetapkan menjadi PNS sebanyak 306 dan yang memenuhi kriteria otorisasi sebanyak 279 orang, dan sebanyak 26 orang diluncurkan menjadi katagori 2 (K2), sisanya sebanyak tujuh orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan jumlah tenaga honorer K2 sebanyak 2.127 orang, namun yang mengikuti seleksi hanya 1.915 orang, dan yang dinyatakan lulus sebanyak 495 orang.

"Salah satu hambatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai adalah masih minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Lebak saat ini. Selain itu juga menyangkut masalah anggaran pemerintah yang sangat terbatas," ujarnya.

Ditambahkan Edi, Pemkab Lebak juga akan dihadapkan dengan berdirinya Daerah Otonom Baru (DOB) Cilangkahan yang tidak akan lama lagi disahkan.

"Jika DOB Cilangkahan berdiri secara otomatis jumlah PNS sebanyak 11.091 di Kabupaten Lebak yang belum menyentuh jumlah ideal akan terbelah dua. Maka dari itu, wajar jika Bupati belum lama ini menemui menteri pendayagunaan aparatur negara untuk mengusulkan kuota penerimaan CPNS jalur umum," tegas Edi Wahyudi. (JPNN)

7 June 2014

GAJI PNS 2014 NAIK 6 PERSEN

PALEMBANG – Tahun ini, gaji PNS mengalami kenaikan. Adanya perubahan gaji ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014.
“Kenaikannya sebesar enam persen dari gaji awal,” kata Zulfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemkot Palembang, seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Grup JPNN).
Dikatakannya, dengan adanya kenaikan enam persen tersebut, gaji yang diterima masing-masing PNS  akan berbeda nantinya, sesuai pangkat dan golongan. “Sebenarnya, kenaikan ini diberlakukan sejak awal Januari lalu. Namun, kami baru menerima PP-nya,” ujarnya.
Karena itu, setelah ada dananya, kenaikan gaji enam bulan yang telah berlalu akan dibayarkan dengan cara dirapel. Pembayaran kenaikan gaji ini menggunakan dana alokasi umum (DAU) dari APBN.
“Biasanya, dana akan dicairkan melalui APBN Perubahan yang baru dilaksanakan Agustus mendatang. Yang jelas, sisa kenaikan gaji itu akan diberikan secara rapel sekitar bulan Juli-Agustus,” tuturnya.
Masih kata Zulfan, jumlahnya yang dibayarkan tergantung masa kerja PNS dan golongan. Jika dihitung dengan angka, maka rata-rata kenaikan gaji sekitar Rp200 ribu. Untuk diketahui, gaji PNS golongan II berkisar Rp1,8 juta-Rp3 juta. Golongan III berkisar Rp2,3 juta-Rp4,3 juta, dan golongan IV berkisar Rp2,7 juta-Rp5,3 juta.
“Terkait standar kenaikan gaji ini, semua diatur dari pusat. Memang hampir tiap tahun ada kenaikan. Untuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sendiri, biasanya naik 10-15 persen. Tapi, tahun ini belum ada penyesuaian dan tidak ada kenaikan,” tukas Zulfan. (cj6/ce4)

NIP K2 diprediksi Keluar Bulan Agustus 2014

CIREBON – Meskipun telah diajukan sejak Mei, proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 115 honorer K2 Kota Cirebon yang telah lulus ujian CPNS, belum akan selesai pada bulan ini.
Bahkan, bisa pula hingga Agustus proses tersebut masih berjalan. Meskipun demikian, BK-Diklat Kota Cirebon berharap pada akhir Juli nanti, berkas NIP CPNS Kota Cirebon sudah selesai.
Kepala Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai Bidang Informasi Kepegawaian BK-Diklat Kota Cirebon, M Riswanto SH mengatakan, berkas NIP CPNS Kota Cirebon menempati urutan keenam berdasarkan waktu usulan yang diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional III di Bandung.
“Kita menempati urutan keenam daftar tunggu. Prosesnya panjang dan lama untuk mendapatkan NIP,” ujarnya kepada Radar Cirebon (Grup JPNN), Jumat (6/6).
Hingga saat ini, BKN Regional III baru melakukan verifikasi dan proses untuk Kabupaten Bogor yang menempati urutan kedua dalam waktu pengajuan berkas NIP CPNS. Terkait Kabupaten Bogor, berdasarkan informasi yang dihimpun Riswanto dan BK-Diklat Kota Cirebon, mereka mengusulkan lebih dari seribu NIP CPNS.
Pertanggal 6 Juni 2014 baru disetujui NIP-nya oleh BKN sekitar 300-an. Sampai akhir bulan Juni ini, kata Riswanto,BKN Regional III sendiri belum dapat memastikan usulan NIP CPNS Kota Cirebon akan selesai. “Berharap Juli sudah selesai. Tapi kami belum dapat memastikan,” tukasnya.
Walaupun penerbitan NIP belum dapat dipastikan waktunya, Riswanto memastikan hal itu tidak menghalangi Surat Keputusan (SK) untuk 115 CPNS tersebut. Artinya, sesuai dengan ketentuan awal, SK mereka tetap terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014.
“Proses NIP masih berjalan. Tapi SK terhitung tetap 1 Juni. Seperti membuat SIM, walau buatnya bulan Juni, tetap saja berlaku sejak bulan kelahiran Maret misalnya. Kira-kira demikian juga terjadi di SK CPNS. Terhitung tetap 1 Juni meskipun proses lebih lama,” paparnya.
NIP menjadi hal penting bagi CPNS dan merupakan identitas bagi PNS. Sebab, kata Riswanto, tanpa adanya NIP tidak akan pernah keluar SK CPNS. Dengan demikian, Pemerintah Kota Cirebon baru akan mengeluarkan SK jika NIP dari BKN sudah disampaikan kepada Pemkot melalui BK-Diklat. Berlarut-larutnya proses penerbitan NIP bukan kesengajaan.
Tetapi karena BKN Regional Jawa Barat dan Banten harus memproses puluhan ribu usulan NIP K-2 dari seluruh Jawa Barat dan Banten. Setelah mendapatkan NIP, masih ada tahapan selanjutnya agar data sesuai dan tidak ada perubahan. “Data NIP harus benar dan jelas. Demi mendapatkan akurasi dan validasi data, kami melakukan beberapa kali pengecekan,” ujarnya.       
Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi menyatakan, para honorer K-2 yang lulus ujian tes akan menjadi tambahan pegawai bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Sebab, saat ini beberapa SKPD kekurangan pegawai dalam jumlah banyak. Bahkan, mereka telah mengajukan penambahan pegawai.
Namun, BK-Diklat tidak dapat mengangkat tenaga tambahan diluar PNS karena terkendala aturan pelarangan mengangkat honorer setelah tahun 2005. “115 CPNS itu menjadi tambahan pegawai untuk ditempatkan di beberapa SKPD yang membutuhkan,” tukasnya.
Jika telah resmi menjadi PNS, mereka dapat ditempatkan sesuai formasi yang ditentukan BK-Diklat. Meskipun tugas awal di dinas tertentu, bisa dipindah ke dinas lain sesuai kebutuhan.
Untuk itu, Anwar berharap agar semua honorer K-2 yang telah melalui berbagai tahapan, dapat bekerja dengan lebih giat dan semangat. “Kami sudah melakukan beberapa proses yang harus dilalui. Setelah ada NIP, proses mereka sudah dekat menjadi CPNS,” terangnya. (ysf)

Honorer K2 Tidak diproses tanpa SPTJM

JAKARTA  - Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetap pada sikapnya, tidak akan memproses usul pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS, namun tidak dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala daerah.
Aturan itu juga berlaku bagi 471 honorer K2 Medan yang berkas usulannya sudah dikirim ke BKN, namun tidak ada SPTJM yang diteken Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin.
Sikap tegas ditunjukkan Kepala Biro Humas dan Protokoler Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, saat dimintai tanggapan atas kasus Medan tersebut. Tumpak tidak mau bertele-tele memberikan tanggapan, lantaran sudah berulang kali dia dan sejumlah petinggi BKN dan KemenPAN-RB, menegaskan mengenai kewajiban kepala daerah meneken SPTJM.
"Tidak akan diproses," ujar Tumpak singkat, kepada JPNN kemarin (6/6).
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Tumpak mengatakan, aturan SPTJM harus diteken kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), merupakan harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi.
"Para PPK yang ingin mengusulkan pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) harus tanda tangan SPTJM. Karena ini sudah menjadi keputusan Kepala BKN," tegas Tumpak, pertengahan Mei lalu.
Dia mengatakan, keluarnya Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 sebetulnya sebagai penegasan SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang kriteria tenaga honorer K2. Selain itu, SPTJM dan SE itu juga ada tersirat di PP 56 Tahun 2012.
"Jadi kalau kepala daerah yakin dan sepanjang sepengetahuannya tidak ada masalah dengan honorer K2-nya, seharusnya berani teken SPTJM-nya," tandasnya.
Sebelumnya, langkah Pemko Medan yang mengusulkan pemberkasan NIP terhadap 471 honorer K2 yang telah dinyatakan lulus sebagai CPNS tanpa melampirkan SPTJM dari kepala daerah, sudah dikecam Forum Honorer Indonesia (FHI).
Sekjend FHI Pusat, Eko Imam Suryanto mengatakan, seluruh honorer K2 yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan Pemko Medan itu, berencana melakukan aksi unjuk rasa. (sam/jpnn)

4 June 2014

Daftar Gaji PNS dan CPNS Terbaru 2014/2015

Setelah sekian lama pemerintah Indonesia mulai menata kembali aparatur negaranya yang terlalu banyak memecahkan rekor dunia akan tingkat korupsinya, menjelang akhir jabatannya sebagai presiden Indonesia, tahun ini presiden Susilo Bambang Yudoyono melalui beberapa aparaturnya telah kembali merilis kenaikan daftar gaji untuk CPNS dan PNS di Indonesia menurut tingkat golongan masing-masing. Tentunya ini adalah kabar yang menyenangkan bagi para CPNS dan PNS. Dan juga angin segar bagi mereka yang mau menjadi CPNS/ PNS.

Formasi 1 dan 2 hanya digunakan dalam rangka keperluan administratif di Kemenpan RB, secara riil tidak berpengaruh langsung terhadap penetapan NIP dan SK CPNS. Untuk wilayah Jateng dan DIY semua K2 yang lolos pemeriksaan diberikan TMT 1 Juni 2014.

Sedikit mengulas tentang penerimaan honorer K2 yang lulus test dan tidak lulus test CPNS 2013 dari tenaga honorer K2. Bagi yang lulus test CPNS 2013 dari honorer K2 atau HK2, menurut informasi terkini yang saya dapat dari berbagai teman dan tempat, TMT per 1 Juni 2014 ini. Tetapi untuk SK dan NIP kita tinggal menunggu kebijakan dari BKD setempat. Karena dari BKN pusat, sudah diserahkan kepada BKD untuk kewenangan membuat SK para CPNS lulus test 2013. Tentunya dengan melihat daftar gaji PNS dan CPNS terbaru tahun anggaran 2014/2015 tersebut kita juga ikut tersenyum bahagia menanti gaji pertama sebagai CPNS nantinya.

Daftar gaji PNS dan CPNS terbaru tahun anggaran 2014/2015
Daftar gaji PNS dan CPNS terbaru tahun anggaran 2014/2015



Demikian sedikit informasi mengenai daftar gaji PNS dan CPNS terbaru tahun anggaran 2014/2015 yang kita tunggu-tunggu. Untuk para sahabat yang tidak lulus test 2013 juga harus tetap semangat, karena menurut informasi dari beberapa sumber juga akan diangkat secara bertahap untuk menjadi CPNS/PNS. Yang penting kita tetap berdoa dan bersaabr saja.